Amru Siregar bertanya dari PETRAL ke ISC Pertamina – Patra Niaga – LEMIGAS soal tata kelola kilang minyak Indonesia – Eksklusif Nalar Publik Indonesia
3 November 2026
Opini Oleh : Amru Siregar, SH –
Jakarta – Nalar Publik Indonesia – Tahun 2006 saya pernah bertanya kepada Hayono Isman, Mantan Menpora era Suharto yang saat itu menjabat Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Demokrat sekaligus Ketua Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas Indonesia.
Pertanyaan saya sederhana: Kenapa Indonesia tidak pernah bisa membuat kilang pencucian minyak sendiri?
Jawaban beliau: Karena kondisi politik Indonesia tidak pernah stabil.
20 tahun berlalu. Pertanyaan itu masih sama.
Kilang Tak Kunjung Jadi, Impor Jalan Terus
Sejak Kilang Balongan tahun 1994, Indonesia tidak pernah membangun kilang baru Greenfield. Yang ada hanya upgrade kilang lama. Padahal kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari, produksi dalam negeri cuma 600 ribu barel.
Kenapa? Karena membangun kilang butuh modal US$ 7-12 miliar dan waktu 5-7 tahun. Tidak ada investor yang mau masuk kalau regulasi gonta-ganti tiap ganti menteri. Dan yang paling pahit, rantai impor itu lebih menguntungkan bagi segelintir orang daripada membangun kilang sendiri.
Kementerian Perindustrian mendorong alokasi gas hasil pangkas ekspor untuk industri[1], yang berkaitan erat dengan kebijakan hilirisasi dan pengadaan via BLU Lemigas[2] sebagai babak baru setelah pembubaran PETRAL[3].PETRAL Mati, Tapi Hantunya Masih Ada ?
2015 kita tepuk tangan ketika PETRAL (Pertamina Energy Trading Ltd) yang berkantor di Singapura dibubarkan Presiden Jokowi. Katanya hemat Rp250 miliar per hari.
Tapi apa yang terjadi? Fungsi PETRAL pindah ke ISC Pertamina, lalu ke Patra Niaga. 2025, Kejagung menangkap Bos Patra Niaga dalam skandal korupsi 1 kuadriliun. KPK panggil eks Dirut PETRAL sebagai tersangka.
PETRAL ganti baju, bukan mati ?
Sekarang: Lemigas dan Kontrak China Jangka Panjang
Pemerintahan Prabowo coba babak baru lewat Perpres No. 107 Tahun 2026. Impor minyak tidak lagi lewat tender di Singapura, tapi G2G (Government to Government) lewat BLU Lemigas. Bahlil Lahadalia mulai jajaki kontrak jangka panjang dengan China dan India per 26 Oktober 2026.
Secara teori, ini untuk lepas dari Singapura yang selama ini menguasai 95% impor kita. Dan untuk kunci harga karena kilang 1 juta barel yang dijanjikan di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua belum jadi.
RDMP Balikpapan Rp126 Triliun memang sudah 99% per Oktober 2026 dan diklaim akan stop impor solar. Groundbreaking 13 proyek hilirisasi Rp116 Triliun di Cilacap juga sudah dilakukan 29 April 2026.
Tapi pertanyaannya tetap: Kenapa progres kilang tidak pernah diekspos transparan ke publik? Kenapa kontrak impor China itu harus jangka panjang dan tidak dipublish berapa diskon dan klausul exit-nya?
Efisiensi, Hilirisasi, dan Harga Sembako
Pemerintah teriak efisiensi dan hilirisasi. Tapi di warung, dollar masih di 16-18 ribu dan sembako mahal. Rakyat tidak makan kata hilirisasi. Rakyat makan dari harga yang stabil.
Efisiensi APBN harusnya jadi alat untuk bangun kilang, bukan tujuan. Kalau efisiensi hanya untuk memangkas, tapi kilang tidak jadi dan kontrak impor panjang terus diteken, rakyat akan bertanya: sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan?
Dan kalau ditanya apakah Lemigas akan lebih transparan dari PETRAL dan ISC Pertamina – Patra Niaga ?
Jawaban saya 20 tahun lalu dan hari ini sama: Hanya Tuhan yang mengetahuinya.
PENUTUP :
Pada akhirnya, kilang bukan sekadar soal besi dan pipa. Kilang adalah soal kedaulatan.
20 tahun lalu saya bertanya karena penasaran. Hari ini saya bertanya karena khawatir. Khawatir jika anak cucu kita 20 tahun lagi masih bertanya pertanyaan yang sama: Kenapa negara kaya minyak tidak punya kilang sendiri?
Pemerintah sudah memulai langkah besar dengan RDMP Balikpapan dan rencana 1 juta barel. Kita hargai itu. Tapi pemerintah juga harus ingat, transparansi adalah bahan bakar kepercayaan. Tanpa transparansi angka impor, harga, dan progres kilang, maka Lemigas hanya akan jadi PETRAL jilid 3 dengan alamat kantor yang berbeda.
Jangan biarkan jawaban “Hanya Tuhan yang tahu ” menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Karena tugas negara adalah membuat yang tidak pasti menjadi pasti bagi rakyatnya.
Tim Editor Nalar Publik Indonesia
Bio Penulis : Amru Siregar, SH – | Advokat | Ketua Jaringan Nasional Aktivis 98 [ JARNAS 98 } Sumatera Utara | Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | UMSU | Konsentrasi Hukum Administrasi Negara.| Founder Nalar Publik Indonesia.
Sumber dan Catatan Kaki:
- Amru Siregar, dkk. Diskusi tentang tata kelola kilang dan PETRAL telah berlangsung sejak 2006 di era Hayono Isman, sebagaimana dibahas dalam artikel ini.Kompas.com adalah sumber utama untuk konteks terbaru. Seperti dilansir Kompas.com dalam program Naratama (2 November 2026), Menteri Perindustrian mendorong alokasi gas untuk industri, yang berkaitan erat dengan kebijakan hilirisasi dan pengadaan migas via BLU Lemigas. Sumber:
- Kompas.com – Menperin Dorong Gas Pengurangan Ekspor untuk Industri (Wawancara YouTube Kompas.com, 2/11/2026). [Link: share.google]
- Reformasi dari PETRAL ke LEMIGAS: Berdasarkan Perpres No. 107 Tahun 2026, BLU Lemigas kini menjadi pelaksana pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dengan skema G2G/G2B, menggantikan peran PETRAL yang dibubarkan 13 Mei 2015. Lihat: CNBC Indonesia & Investor.id, 27 Okt 2026
- .Terkait pembubaran PETRAL pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo untuk menutup ruang praktik rente dan mafia migas, serta kasus korupsinya yang kini naik ke penyidikan Kejagung (per Oktober 2025).